Home Headline Pengelolaan DD Tahun 2016 Dijadikan Senjata Untuk Menjatuhkan Cakades Incumben Lekokada

Pengelolaan DD Tahun 2016 Dijadikan Senjata Untuk Menjatuhkan Cakades Incumben Lekokada

26
0

SANANA-Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021 yang bakal digelar dalam waktu dekat ini, Calon Kepala Desa (Cakades) incumben Lekokadai Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Amrin Ode Meko Arham mulai di serang oleh lawan tanding nya.

Kepala Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Amrin Ode Meko Arham

Amrin Ode yang digadang-gadang masi kuat dalam perhelatan Pilkades Lekokadai itu mulai mendapat serangan melalui lawan tanding nya menggunakan pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2016.

Seperti yang di beritakan di beberapa media online beberapa hari lalu bahwa Kades Amrin Ode Meko Arham tidak membayar tunjangan aparat desa selama tiga triwulan atau 9 bulan, bahkan Armin juga diduga menggelapkan puluhan juta Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang tertuang dalam APBDes tahun 2016 untuk beberapa item kegiatan.

Melalui pemberitaan tersebut, Kades Amrin Ode pun kembali meluruskan hal tersebut. Kepada sejumlah media, minggu (21/03/2021), Amrin meluruskan bahwa, beberapa item kegiatan yang di muat dalam APBDes yang mereka angkat sebagai berita itu adalah APBDes yang belum masuk dalam postingan,”Jelasnya.

Lanjut dia, APBDes yang mereka angkat itu belum masuk dalam postingan sehingga beberapa item kegiatan seperti pengadaan kursi desa, pengadaan tiang gawang lapangan bola itu tidak masuk dalam program kerja saya di saat itu. Kemudian item anggaran untuk majelis talim yang mereka angkat juga. Disini saya juga mau sampaikan bahwa, anggaran untuk majelis talim saat itu Rp.6 juta lebih, saya sudah perintakan bendahara untuk membayar dan itu sudah selesai, bahkan semua itu sudah di periksa oleh Inspektorat,”Ucapnya.

Amrin mengatakan bahwa, disini yang saya herankan, persoalan yang tidak pernah di angkat, bahkan sudah selesai di periksa oleh inspektorat, tapi tiba-tiba mereka angkat lagi, bahkan orang yang mengangkat kembali persoalan ini di media adalah orang yang sama, yakni orang yang dulu nya melapor tentang persoalan ini.

Tambah dia, ini merupakan upaya mereka untuk bagaimana saya bisa gugur di saat pelaksanaan skrening pilkades saat ini dengan cara mengangkat kembali program-program kegiatan yang sudah selesai di periksa,”Ujarnya.

Saya juga mau meluruskan terkait dengan pemberitaan yang menyebut bahwa saya tidak membayar tunjangan aparat desa selama 9 bulan.

Tunjangan aprat desa yang belum di bayar awalnya 4 orang, bukan saja Kaur Umum Markus Dingga. Yang jelas nya kita di desa ini Kantor desa tetap aktif, namun disaat mereka sebagai aparat desa tidak aktif berarti kita memberi surat teguran untuk menahan gaji mereka.

Bahkan pa Markus ini tidak masuk kantor bukan saja dengan bulan tapi dengan tahun tidak masuk kantor, jadi apabila kalau kita membayar tunjangan nya berarti bisa berpengaruh kepada yang lain,”Paparnya.

Meskipun begitu, tapi selaku Kepala desa saya berinensiatif baik untuk menyelesaikan tunjangan mereka, dan itu saya sudah sampaikan kepada pa Markus, tapi ternyata mereka malah datang dan memasukkan laporan dengan cara lain dengan tujuan saya bisa gugur dalam pelaksanaan skrening.

Kemudian perlu di ketahui juga bahwa,tunjangan pa Markus yang belum di bayar itu bukan 9 bulan tapi hanya tiga bulan, bahkan dalam tiga bulan itu, pa Markus juga sudah ambil 1 juta lebih,” Jadi laporan mereka 9 bulan itu hanya isu yang dimainkan untuk menjatuhkan saya,” Tutupnya. (EDL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here