Home Headline Pengadilan Agama Pati Berlakukan Louckdown 1 Minggu

Pengadilan Agama Pati Berlakukan Louckdown 1 Minggu

27
0
Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Pati
Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Pati

PATI- Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Pati Jawa Tengah resmi menerapkan louckdown selama 1 minggu, terhitung mulai 21 Juni sampai 25 Juni 2021. Hal itu menyusul lantaran ada 8 orang pegawai yang bertugas di PA Pati yang terpapar Positif Covid-19, berdasar hasil tes swab anti gen yang dilakukan pada jumat 18 juni 2021 di PA Pati.
Juru Bicara (Jubir) Hakim PA Pati Drs Sutiyo kepada wartawan mengatakan, Pengambilan louckown ini dilakukan atas dasar surat edaran Nomor: W11-A14/1600/HM.00/6/2021 tentang penghentian pelayanan dalam masa pencegahan penyebaran virus desease 2019 (Covid-19) di lingkungan PA Pati.”Langkah ini diambil berdasarkan rapat pimpinan Pengadilan Agama Pati pada 18 Juni 2021 untuk memutuskan louckdown selama 1 minggu,”Ungkapnya Selasa (22/6/2021).
Adapun yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi dampak penyebaran COVID-19 serta melindungi keselamatan bersama, ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pelayanan Peradilan
a. Penghentian Pelayanan Peradilan secara keseluruhan mulai tanggal 21 s/d 25 Juni 2021 kecuali pendaftaran melalui e-court dan pendaftaran upaya hukum;
b. Pelaksanaan sidang tanggal 21 s/d 25 Juni 2021, ditunda satu minggu pada hari yang sama pada minggu berikutnya;
c. Pelayanan tatap muka secara terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dan akan mulai aktif kembali per-1 Juli 2021;
2. Penyesuaian Sistem Kerja
a. Penerapan Work From Home (WFH) secara keseluruhan mulai tanggal 21 s/d 25 Juni 2021 kecuali petugas keamanan, cleaning service, driver dan petugas pelayanan tertentu (sesuai jadwal);
Bagi pegawai yang WFH harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Tetap mengisi daftar hadir melalui sikep.mahkamahagung.go.id dengan status Work From Home, daftar hadir diisi 3 (tiga) kali yakni: datang, istirahat dan pulang;
2) Mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan selama WFH kepada atasan langsung secara tertulis, atau mengisi simari.mahkamahagung.go.id;
3) Selama WFH tidak diperkenankan keluar kota, posisi absen WFH dengan alamat tetap;
4) Jika dibutuhkan kehadiran langsung, pegawai dengan status WFH harus bisa memenuhi kehadiran tersebut.
Meski begitu, Soal pelayanan hukum untuk pengambilan produk selama louckdown juga ditiadakan, termasuk pendaftaran perkara dengan siatem manual, yang hanya bisa dilakukan dengan sistem e court.”Khusus untuk pendaftaran upaya hukum verzet, banding, kasasi, PK, tetap dilayani.”Tandasnya. (**).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here